BANDUNG- Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso usulan kontrak baru versi Partai Golkar sudah diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Priyo juga mengungkapkan kegembiraannya komunikasi yang terjalin antara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dengan SBY berlangsung sejauh ini berlangsung lancar.
“Kontrak koalisi, kami gembira karena telah terjadi komunikasi yang baik antara ketua umum kami dengan SBY. Dan tanda-tandanya baik, saya senang dengan itu," ujar Wakil Ketua DPR ini seusai silaturahim DPR dengan wartawan di Bandung, Sabtu (9/4/2011).
Sebelumnya Priyo menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah terkait kontrak baru di sekretariat gabungan partai koalisi.
Menurut Priyo, tidak perlu ada kontrak politik baru dalam Setgab karena hanya akan menimbulkan masalah baru. Baginya, kontrak koalisi yang lama sudah cukup memadai yaitu mengawal kepemimpinan SBY hingga 2014.
Menurutnya, jika kontrak dimaksudkan untuk menyeragamkan pendapat sebagaimana dilontarkan Jafar, hal tersebut tidak fair. Bila seperti itu, menurutnya, parlemen akan mandul dan demokrasi akan sunyi.
Priyo mengaku, telah mengusulkan kepada Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie untuk tidak menandatangani kontrak politik yang sebelumnya juga sudah diberikan kepada partai-partai koalisi, kecuali PKS.
”Jangan dipaksakan merombak hal-hal yang sudah cukup memadai. Saya usulkan ketua umum tidak usah meneken kalau dipaksa. Jangan sampai identitas partai hilang hanya karena setgab. Yang kemarin sudah memadai. Golkar saat ini masih menunggu,” ucap Priyo.
Priyo juga mengungkapkan kegembiraannya komunikasi yang terjalin antara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dengan SBY berlangsung sejauh ini berlangsung lancar.
“Kontrak koalisi, kami gembira karena telah terjadi komunikasi yang baik antara ketua umum kami dengan SBY. Dan tanda-tandanya baik, saya senang dengan itu," ujar Wakil Ketua DPR ini seusai silaturahim DPR dengan wartawan di Bandung, Sabtu (9/4/2011).
Sebelumnya Priyo menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah terkait kontrak baru di sekretariat gabungan partai koalisi.
Menurut Priyo, tidak perlu ada kontrak politik baru dalam Setgab karena hanya akan menimbulkan masalah baru. Baginya, kontrak koalisi yang lama sudah cukup memadai yaitu mengawal kepemimpinan SBY hingga 2014.
Menurutnya, jika kontrak dimaksudkan untuk menyeragamkan pendapat sebagaimana dilontarkan Jafar, hal tersebut tidak fair. Bila seperti itu, menurutnya, parlemen akan mandul dan demokrasi akan sunyi.
Priyo mengaku, telah mengusulkan kepada Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie untuk tidak menandatangani kontrak politik yang sebelumnya juga sudah diberikan kepada partai-partai koalisi, kecuali PKS.
”Jangan dipaksakan merombak hal-hal yang sudah cukup memadai. Saya usulkan ketua umum tidak usah meneken kalau dipaksa. Jangan sampai identitas partai hilang hanya karena setgab. Yang kemarin sudah memadai. Golkar saat ini masih menunggu,” ucap Priyo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar