Masalah Pendidikan Di Indonesia

Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain.

Nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ada-lah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan.

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per-kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun.

Survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan kedua belas dari dua belas negara di Asia, ini sangat memalukan bukan jika kita berada di urutan paling akhir. Indonesia beradapersis dibawah Vietnam, data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai pengikut (follower) bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Memasuki abad ke - 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia.Perasan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar, salah satunya adalah memasuki abad ke-21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajaun teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain.

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).

A. Ciri-ciri Pendidikan di Indonesia

Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia, sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia yang berguna untuk kepentingan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang sudah ditanamkan dalam cara pendidikan di Indonesia adalah aspek ketuhanan. Pola yang dikembangkan diantaranya melalui pendidikan agama dimulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di banyak asrama, lewat beberapamimbar agama dan ketuhanan di televisi, radio, surat kabar dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu akan berintegrasi dalam rohani para siswa/mahasiswa.

Pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi melalui bidang studi yang mereka pelajari. Pemikiran siswa ataumahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyim-pulkannya.

B. Kualitas Pendidikan di Indonesia

Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana dan prasarana belajar, dan semua muridnya. Paraguru tentuya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, sebagian guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru - guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru - guru berpengalaman yang telah pensiun.

Sarana pembelajaran juga hal yang turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar - benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah.

“Pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di Gedung Kemendiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (12/3/2007). Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu:

1. Langkah pertama, yang akan dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnyaadalah dari angka partisipasi masyarakat itu sendiri.

2. Langkah kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta gender.

3. Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional.

4. Langkah keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan.

5. Langkah kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah - sekolah.

6. Langkah keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahun ini dianggarkan sekitar Rp 44 triliun.

7. Langkah ketujuh, adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan.

8. Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas penddikan.

C. Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia

1. Kurangnya Efektifitas Pendidikan Di Indonesia

Jika kita berbicara tentang pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan “sesuai dengan yang diharapkan”.Dengan demikian, seorang pendidik (dosen, guru, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna.

Efektifitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Apalagi setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survey ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu “apa”yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Jelas hal ini merupakan masalah terpenting jika kita menginginkan efektifitas pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan kita.

Dalam pendidikan di sekolah menengah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan dibidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) akan menghasilkan efektifitas pengajaran yang lebih rendah jika akusayangkamu dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal sepeti itulah yang banyak terjadi di Indonesia. Dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektifitas pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA :

http://edukasi.kompasiana.com

Otonomi Daerah, Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Penyelenggara Otonomi Daerah

PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(UU Nomor 32 Tahun 2004)

definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturan perundang-

undangan.”

 UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni :

Undang Undang Dasar

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakanlandasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUDmenyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Keduatahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkanpermasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diaturlebih lanjut oleh undang-undang

Pasal 21

 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :

1.      mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya,

2.      memilih pimpinan daerah

3.      mengelola aparatur daerah

4.      mengelola kekayaan daerah

5.      memungut pajak daerah dan retribusi daerah

6.      mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber dayalainnya yang berada di daerah

7.      mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan

8.      mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

1.      melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional,serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.      meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

3.      mengembangkan kehidupan demokrasi

4.      mewujudkan keadilan dan pemerataan

5.      meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

6.      menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

7.      menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

8.      mengembangkan sistem jaminan sosial

9.      menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

10.  mengembangkan sumber daya produktif di daerah

11.  melestarikan lingkungan hidup

12.  mengelola administrasi kependudukan

13.  melestarikan nilai sosial budaya

14.  membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengankewenangannya, dan

15.  kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF OTONOMI DAERAH

 Dampak Positif

Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah makapemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokalyang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusatmendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yangberada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yangdidapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkanpemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosikebudayaan dan juga pariwisataDengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akanlebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih menegetikeadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripadapemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkanpemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanyamempergunakan dana beras meskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, danmakanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga system otonomi daerahpemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saatitu, yanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.

Dampak Negatif

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagioknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikaNegara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang adakebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapatmenimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkandaerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi ditingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi daerah maka pemerintahpusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karenamemang dengan sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.

Permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah antara lain sebagai berikut :

1.    Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah pusat selama ini cenderung tidak di anggap sebagai amanat konstitusi, sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat.

2.    Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreativitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintah di daerah.

3.    Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi dan tingkat kualitas sumber daya manusia.

4.    Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.

Otonomi daerah yang sarat mengandung nilai pelimpahan wewenang bukan  hanya berarti pelimpahan wewenang pengurusan sesuai dengan masyarakat setempat, namun juga berarti bahwa adanya suatu sinergi yang erat antar organisasi atau pemerintahn yang bersangkutan dengan lingkungan eksternalnya secara sinergis.

Penggambaran permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah dalam

Media cetak

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 banyak menghadapi

permasalahan.Secara umum, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelengaraan otonomi

daerah meliputi:

 (1) penataan kewenangan,

 (2) penataan kelembagaan daerah,

 (3) .penataan sumber daya

aparatur daerah,

 (4) pengelolaan sumbersumber keuangan daerah,

 (5) pengelolaan hubungan. Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Daerah,

 (6) pengelolaan hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, dan sebagainya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sudut pandang media cetak (Harian Umum

Kompas, Riau Pas dan Riau Mandiri),

dan mengetahui bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal media

dalam mengkonstruksikan permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya yang rnenyangkut:

·         1. pengelolaan keuangan daerah,

·         2. hubungan,

·         3.   hubungan Kepala Daerah dengan DPRD,

·         4. dan Hubzrngan

Pemerintah Pusat dengan Daerah, Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.Penelitian ini menggunakan teori Berger & Luckman tentang pembentukan realitas sosial (social reality),

teori sosiologi media oleh Reese & Shoemaker, dan konsepsi otonomi daerah menurut Cheema & Rondinelli, B.C. Smith dan Ryant Nugroho Dwijowijoto. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka otonomi daerah sesungguhnya merupakan realitas atau tepatnya menjadi realitas sosial karena keberadaannya tidak lagi menjadi milik pribadi, tetapi kemudian berubah menjadi milik masyarakat melalui proses eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Selanjutnya, penggambaran permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah telah mendapat perhatian khusus dari media massa sehingga makna yang

terbentuk bersifat simbolis, tergantung pada siapa yang menafsirkannya. Hal ini disebabkan karena konstruksi media dipengaruhi oleh banyak faktor balk internal maupun eksternal,

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis, sedangkan metodenya adalah kualitatif, dengan metode analisis framing dari William A. Gamson dan Andre Modigliani. Adapun metode pengolahan dan analisis datanya menggunakan Metode Norman Fairclough yang menekankan pada 3 (tiga) Ievel analisis, yakni :

1.      pada level teks (text),

2.      wacana media (media discourse practice),

3.      dan wacana sosialbudaya (sociocultural discourse practice).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing media berbeda-beda (positif, proporsional, dan negative) tergantung pada faktor-faktor yang melingkupinya. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika ketiga media cetak tersebut mengkonstruksi permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah secara berbeda-beda Harian Umum Kompas mengkonstruksikan permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 secara proporsional. Yang dimaksud proporsional disini adalah sudut pandang. Isikap yang

ditunjukkan mengarah pada dua hal, positif dan negatif Harlan Umum Riau Pos memberikan penilaian proporsional pada permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, Riau Pos lebih banyak memberikan penilaian negatif terhadap permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah, terutama pada permasalahan hubungan kepala daerah dengan DPRD dan Hubungan Pemerintah Pusat . dengan Daerah, antar Daerah dan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Daerah. Sementara itu, Harlan Umum Riau

Mandiri memberikan penilaian negatif pada ketiga permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut di atas. Bagi Riau Mandiri, penyelenggaraan otonomi daerah masih jauh dari harapan. Konstruksi media cetak yang bersifat positif, proporsionallnetral, dan negatif tersebut tentu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor baik faktor internal maupun eksternal medialteks. Faktor internal Kompas : ideologi (amanat hati nurani rakyat), organisasi media (koran nasional); Riau Pos : ideologi (bangun negeri bijakkan bangsa), pekerja media (sikap wartawan mencari keberimbangan narasumber), organisasi media (Grup Jawa Pos); dan Riau Mandiri: ideologi (kebebasansuara hati masyarakat Riau), pekerja media (wartawan yang berusia muda dan berani). Faktor eksternal yang mempengaruhi, Kompas: kepemilikan modal, letak geografis di Ibukota Negara dan kedekatannya dengan pejabat Pusat; Riau Pos: kedekatan dengan pejabat pemerintahan di Riau dan "psikologi" sebagai sebuah usaha kelompok, dan Riau Mandiri: kepemimpinan (Basrizal Kota) dan pemanfaatan momentum reformasi. 

Dari uraian tersebut kemudian direkomendasikan hal-hat sebagai berikut:

 (1) Perlunya membangun kesadaran dan pemahaman bahwa media massa merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan otonomi

daerah, karena itu instansi penyelenggara kebijakan otonomi daerah (Departemen Dalam NegeriIDDN, Departemen Keuangan/DEPKEU, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/MENPAN, Badan Kepegawaian Negara/BKN, Lembaga Administrasi Negara/LAN, Pemerintah Provinsi, KabupatenfKota) hendaknya bersedia menjadikan media massa sebagai "partner" dalam mensukseskan implementasi kebijakan otonomi daerah, 

(2) Perlunya menciptakan pemahaman bahwa penggambaran permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah oleh media cetak sesungguhnya tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil tarik-menarik berbagai kepentingan yang melingkupinya. Konstruksi media massa dipengaruhi oleh berbagai faktor, balk faktor internal (ideologi media, pekerja media, dan organisasi media), maupun eksternal (kepemilikan modal/ownership dan kondisi sosial budaya), dan 

(3) Perlunya berpikir positif (positive thinking) terhadap segala sesuatu yang dikonstruksikan oleh media massa, apakah konstruksi yang bersifat positif, proporsionallnetral maupun negatif, karena semua itu dapat dijadikan bahan monitoring dan evaluasi bagi berhasil atau tidaknya penyelenggaraan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA :

http://www.scribd.com

http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=91488&lokasi=lokal

Wawasan Nusantara

Pengertian

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Latar belakang

Falsafah pancasila

Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah:

1.      Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing.

2.      Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan.

3.      Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Aspek kewilayahan nusantara

Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.

Aspek sosial budaya

Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda - beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar.mengenai berbagai macam ragam budaya.

Aspek sejarah

Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.

Fungsi

1.      Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.

2.      Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

3.      Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.

4.      Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:

·         Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

·         Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.

·         Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:

1.      Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.

2.      Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.

3.      Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.

Tujuan

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:

1.      Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

2.      Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Implementasi

Kehidupan politik

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:

1.      Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

2.      Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.

3.      Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.

4.      Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.

5.      Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

Kehidupan ekonomi

1.      Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.

2.      Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.

3.      Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

Kehidupan sosial

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :

1.      Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.

2.      Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.

Kehidupan pertahanan dan keamanan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu :

1.      Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.

2.      Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.

3.      Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

Referensi :

http://id.wikipedia.org

Mafia Hukum Di Indonesia

Untuk memenuhi topik pilihan di kompasiana, perkenankan saya mencoba mengisi sebuah artikel perihal ” mafia hukum ” yang tentunya tidak lepas dari  segala keterbatasan pengetahuan hukum yang saya miliki. Bahwa akhir-akhir ini kita melihat pemberitaaan-pemberitaan di sebagaian besar media, tengah marak memberitakan dan menyoroti persoalan-persoalan hukum yang tengah dirundung masalah. Berita sejak mencuatnya istilah  ” cicak lawan buaya ” dan sampai munculnya  berita  adanya  “apatemen” artalyta di lembaga pemasyarakatan pondok bambu Jakarta. Dahulu kita pernah dan sering mendengar adanya istilah ” mafia peradilan ” yang menyoroti hakim-hakim yang bermasalah , dan pada akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah “mafia hukum” yang menyoroti tentang adanya makelar kasus (markus) yang berkeliaran di area institusi-institusi penegak hukum. Dengan fenomena mafia hukum yang muncul akhir-akhir ini, bahkan sampai-sampai membuat Presiden SBY meninjau ulang dan merevisi program kerja 100 harinya untuk disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat, dengan mencanangkan ” pemberantasan mafia hukum ” dan menempatkan agenda ini pada urutan pertama.  Untuk membuktikan agenda tersebut, maka selanjutnya dibentuklah ” Satuan Tugas ( Satgas) Hukum ” dimaksudkan guna memerangi makelar-makelar kasus ( markus ) serta melakukan investigasi  dan  kemudian merekomendasikan kepada pejabat yang berkompeten, terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang ditemukannya.

Pada hakekatnya kedua sebutan atau istilah mafia tersebut maknanya sama, ialah adanya kongkalingkong untuk melakukan transaksi jual beli perkara pidana yang dilakukan oleh markus dengan oknum penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polri, Jaksa, dan Hakim. Hanya kalau istilah mafia peradilan lebih spesifik ditujukan kepada oknum Hakim yang memperjual belikan putusan

Fenomena Tawuran antar Pelajar

Tawuran sepertinya sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Sehingga jika mendengar kata tawuran, sepertinya masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi. Hampir setiap minggu, berita itu menghiasi media massa. Bukan hanya tawuran antar pelajar saja yang menghiasi kolom-kolom media cetak, tetapi tawuran antar polisi dan tentara , antar polisi pamong praja dengan pedagang kaki lima, sungguh menyedihkan. Inilah fenomena  yang terjadi di masyarakat kita.

Tawuran yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tawuran pelajar sekolah. Tawuran antar murid sekolah biasanya terjadi karena berbagai hal, yaitu seperti :
- Budaya atau kebiasaan murid sekolah dari dulu
- Saling pelotot-pelototan antar pelajar sekolah
- Saling ejek-mengejek antar pelajar sekolah
- Ingin balas dendam karena ada yang diganggu
- Keributan imbas dari suatu pertandingan atau perlombaan, dll

Tawuran pelajar yang sudah menjadi budaya akan sulit diberantas karena siswa siswi yang bandel akan menjadi provokator tawuran dan memaksa teman-temannya serta adik kelas untuk ikut ambil bagian dalam tawuran antar pelajar. Bagi yang tidak ikut tawuran biasanya akan dimusuhi, dikerjai, dimaki-maki, diejek, difitnah, bahkan bisa diperlakukan kasar dari para pelajar nakal.

Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberantas tawuran pelajar dari muka bumi indonesia, yaitu seperti :

1. Membuat Peraturan Sekolah Yang Tegas

Bagi siswa siswi yang terlibat dalam tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Jika semua siswa terlibat tawuran maka sekolah akan memberhentikan semua siswa dan melakukan penerimaan siswa baru dan pindahan. Setiap pelajar siswa siswi harus dibuat takut dengan berbagai hukuman yang akan diterima jika ikut serta dalam aksi tawuran. Bagi yang membawa senjata tajam dan senjata khas tawuran lainnya juga harus diberi sanksi.

2. Memberikan Pendidikan Anti Tawuran

Pelajar diberikan pemahaman tentang tata cara menghancurkan akar-akan penyebab tawuran dengan melakukan tindakan-tindakan tanpa kekerasan jika terjadi suatu hal, selalu berperilaku sopan dan melaporkan rencana pelajar-pelajar badung yang merencanakan penyerangan terhadap pelajar sekolah lain. Jika diserang diajarkan untuk mengalah dan tidak melakukan serangan balasan, kecuali terpaksa.

3. Memisahkan Pelajar Berotak Kriminal dari Yang Lain

Setiap manusia memiliki sifat bawaan masing-masing. Ada yang baik, yang sedang dan ada yang kriminil. Daripada menularkan sifat jahatnya kepada siswa yang lain lebih baik diidentifikasi dari awal dan dilakukan bimbingan konseling tingkat tinggi untuk menghilangkan sifat-sifat jahat dari diri siswa tersebut. Jika tidak bisa dan tetap berpotensi tinggi membahayakan yang lain segera keluarkan dari sekolah.

4. Kolaborasi Belajar Bersama Antar Sekolah

Selama ini belajar di sekolah hanya di situ-situ saja sehingga tidak saling kenal mengenal antar pelajar sekolah yang satu dengan yang lainnya. Seharusnya ada kegiatan belajar gabungan antar sekolah yang berdekatan secara lokasi dan memiliki kecenderungan untuk terjadi tawuran pelajar. Dengan saling kenal mengenal karena sering bertemu dan berinteraksi maka jika terjadi masalah tidak akan lari ke tawuran pelajar, namun diselesaikan dengan cara baik-baik.

5. Membuat Program Ekstrakurikuler Tawuran

Diharapkan setiap sekolah membuat ekskul konsep baru bertema tawuran, namun tawuran pelajar yang mendidik, misalnya tawuran ilmu, tawuran olahraga, tawuran otak, tawuran dakwah, tawuran cinta, dan lain sebagainya yang bersifat positif. Tawuran-tawuran ini sebaiknya bukan bersifat kompetisi, tetapi bersifat saling mengisi dan bekerjasama sehingga bisa bergabung dengan ekskul yang sama di sekolah lain.

----

Dengan berbagai terobosan-terobosan baru dalam hal kegiatan menanggulangi tawuran pelajar antar sekolah secara perlahan akan menciptakan persepsi di mana tawuran itu adalah kegiatan bodoh yang sia-sia sehingga tidak layak ikut serta. Diharapkan lama-kelamaan tawuran akan segera punah dari dunia pelajar indonesia.

Fenomena Kemiskinan

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat desa adalah kemiskinan, disamping diakibatkan oleh ketidakmampuan mengakses sumber-sumber permodalan, juga karena infrastruktur yang juga belum mendukung untuk dimanfaatkan masyarakat memperbaiki kehidupannya. Kemiskinan, harus diakui memang terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara bangsa, bahkan hampir seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan kemiskinan. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, sehingga di negara ini, rasanya tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, safety life (James. C.Scott, 1981), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit. Bahkan yang lebih parah, kemiskinan telah membuat masyarakat kita terjerembab dalam budaya memelas, budaya mengemis, dan menggantungkan harapannya dari budi baik pemerintah melalui pemberian bantuan.


Solusinya untuk mengatasi kemiskinan di negara ini adalah 
-Memberantas para KORUPTOR di Indonesia 
-Membuka lapangan kerja lebih banyak lagi